WorldID Dibekukan di Indonesia: Dampak, Kontroversi, dan Masa Depan Identitas Digital
Dalam beberapa tahun terakhir, identitas digital menjadi salah satu topik utama di era transformasi digital. Salah satu proyek yang mencuri perhatian adalah WorldID, sebuah sistem identitas digital global yang dikembangkan oleh Tools for Humanity (TFH), perusahaan di balik proyek cryptocurrency Worldcoin. Namun, baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan pembekuan sementara izin operasional WorldID di Indonesia. Keputusan ini menuai berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik.
Artikel ini akan membahas:
- Apa itu WorldID?
- Alasan Pemerintah Indonesia Membekukan WorldID
- Dampak Pembekuan terhadap Pengguna dan Ekosistem Digital
- Respons dari Worldcoin dan Komunitas Teknologi
- Masa Depan Identitas Digital di Indonesia
1. Apa Itu WorldID?
WorldID adalah sistem verifikasi identitas berbasis biometrik (iris scanning) yang dikembangkan oleh Tools for Humanity. Proyek ini bertujuan untuk membangun identitas digital global yang terdesentralisasi, memungkinkan pengguna membuktikan keunikan identitas mereka tanpa bergantung pada otoritas pusat.
Cara Kerja WorldID
- Pengguna mendaftar dengan memindai iris mata mereka menggunakan perangkat Orb.
- Data biometrik diubah menjadi kode hash yang aman dan disimpan secara terenkripsi.
- Pengguna mendapatkan WorldID yang dapat digunakan untuk verifikasi di berbagai platform tanpa membagikan data pribadi.
Tujuan WorldID
- Mengurangi penipuan identitas dan bot online.
- Memungkinkan distribusi sumber daya digital (seperti cryptocurrency) secara adil.
- Menyediakan identitas digital bagi orang yang tidak memiliki akses ke dokumen resmi.
Namun, proyek ini juga menuai kritik, terutama terkait privasi data, keamanan biometrik, dan potensi penyalahgunaan.
2. Alasan Pemerintah Indonesia Membekukan WorldID
Pada Mei 2024, Kominfo mengeluarkan surat pembekuan sementara operasional WorldID di Indonesia. Beberapa alasan utama keputusan ini adalah:
a. Kekhawatiran Perlindungan Data Pribadi
- WorldID mengumpulkan data biometrik sensitif (iris mata) yang berisiko jika bocor.
- Indonesia memiliki UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi standar keamanan tinggi.
- Kominfo menilai WorldID belum sepenuhnya mematuhi regulasi lokal.
b. Potensi Penyalahgunaan untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- WorldID terhubung dengan Worldcoin (WLD), sebuah aset kripto yang bisa digunakan untuk transaksi anonim.
- Otoritas khawatir sistem ini dapat dimanfaatkan untuk money laundering atau pendanaan ilegal.
c. Ketidakjelasan Penyimpanan dan Kepemilikan Data
- Data biometrik disimpan di server luar negeri, menimbulkan kekhawatiran data sovereignty.
- Tidak ada kejelasan apakah data bisa diakses oleh pemerintah jika diperlukan untuk investigasi.
d. Izin yang Tidak Lengkap
- WorldID dianggap beroperasi tanpa izin resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aspek finansialnya.
3. Dampak Pembekuan terhadap Pengguna dan Ekosistem Digital
Pembekuan WorldID memiliki konsekuensi bagi berbagai pihak:
a. Bagi Pengguna yang Telah Mendaftar
- Mereka tidak bisa lagi menggunakan WorldID untuk verifikasi di platform mitra.
- Kekhawatiran tentang nasib data biometrik yang sudah terdaftar.
b. Bagi Pengembang dan Startup Blockchain
- Pembekuan ini bisa menjadi sinyal ketatnya regulasi Indonesia terhadap inovasi berbasis kripto dan biometrik.
- Beberapa startup mungkin menunda proyek serupa karena risiko regulasi.
c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Umum
- Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi data warga.
- Namun, ada kritik bahwa Indonesia terlalu lambat beradaptasi dengan teknologi baru.
4. Respons dari Worldcoin dan Komunitas Teknologi
a. Pernyataan Resmi Worldcoin
- Tim Worldcoin menyatakan akan bekerja sama dengan regulator untuk memenuhi kepatuhan.
- Mereka menegaskan bahwa data biometrik disimpan dengan enkripsi tinggi dan tidak dapat direkonstruksi.
b. Reaksi Komunitas Kripto
- Sebagian mendukung keputusan pemerintah karena privacy concerns.
- Sebagian lain menganggap ini sebagai hambatan inovasi.
c. Pandangan Pakar Teknologi
- Beberapa ahli menyarankan audit independen terhadap sistem WorldID sebelum diizinkan kembali.
- Ada usulan agar Indonesia mengembangkan identitas digital nasional sendiri yang lebih aman.
5. Masa Depan Identitas Digital di Indonesia
Pembekuan WorldID membuka diskusi tentang:
- Perlunya regulasi yang lebih jelas untuk identitas digital dan aset kripto.
- Pengembangan sistem verifikasi lokal (seperti IKD Digital oleh pemerintah) yang memenuhi standar privasi.
- Edukasi masyarakat tentang risiko dan manfaat identitas digital.
Jika WorldID ingin kembali beroperasi, mereka harus:
✔ Memenuhi UU PDP dan aturan BI/OJK.
✔ Menyimpan data di server lokal (data localization).
✔ Memberikan transparansi penuh tentang penggunaan data.
Kesimpulan
Pembekuan WorldID di Indonesia mencerminkan ketegangan antara inovasi teknologi dan perlindungan data. Di satu sisi, identitas digital seperti WorldID menawarkan solusi unik untuk verifikasi online. Di sisi lain, risiko privasi dan keamanan harus menjadi prioritas.
Kebijakan pemerintah ini bisa menjadi preseden penting bagi masa depan proyek identitas digital dan kripto di Indonesia. Jika WorldID berhasil menyesuaikan diri dengan regulasi, bukan tidak mungkin ia akan kembali dengan model yang lebih aman dan transparan. Namun, jika tidak, Indonesia mungkin akan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Bagaimana pendapat Anda? Apakah pembekuan WorldID langkah tepat, atau justru menghambat kemajuan teknologi?
Baca juga:
